Singapura — Pemerintah Singapura menyiapkan dukungan finansial bernilai hampir S$70.000 atau sekitar Rp976,5 juta untuk setiap anak hingga usia 17 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu keluarga menghadapi tingginya biaya membesarkan anak sekaligus mendorong masyarakat untuk memiliki keturunan.

Nilainya memang mendekati Rp1 miliar. Namun, bantuan tersebut bukan berarti orang tua langsung menerima uang tunai sebesar itu sekaligus.

Dukungan diberikan melalui berbagai skema sejak seorang anak lahir hingga berusia 17 tahun, mulai dari bantuan tunai, dukungan biaya pengasuhan dan pendidikan, hingga berbagai bentuk subsidi pemerintah.

Biaya Membesarkan Anak Jadi Perhatian

Singapura menghadapi persoalan demografi serius akibat rendahnya tingkat kelahiran dan populasi yang semakin menua.

Di sisi lain, tingginya biaya hidup, tempat tinggal, pendidikan, serta pengasuhan anak menjadi pertimbangan bagi pasangan muda ketika memutuskan untuk memiliki anak.

Pemerintah kemudian memperbesar dukungan terhadap keluarga agar biaya membesarkan anak tidak sepenuhnya menjadi beban orang tua.

Nilai keseluruhan dukungan pemerintah untuk seorang anak hingga berusia 17 tahun kini disebut dapat mencapai hampir S$70.000.

Bukan Sekadar Uang Tunai

Bantuan kepada keluarga diberikan dalam sejumlah bentuk dan tahapan.

Artinya, angka hampir Rp1 miliar tersebut merupakan akumulasi berbagai dukungan yang bisa diterima sepanjang masa pertumbuhan anak, bukan uang Rp1 miliar yang ditransfer sekaligus ketika bayi lahir.

Kebijakan keluarga memang menjadi salah satu instrumen yang digunakan Singapura untuk menghadapi rendahnya angka kelahiran. Pemerintah berusaha mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap besarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika memutuskan memiliki anak.

Dengan dukungan yang diberikan sejak kelahiran hingga anak memasuki usia remaja, pemerintah berharap keluarga memiliki perlindungan finansial yang lebih kuat dalam membesarkan generasi berikutnya.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan angka kelahiran tidak hanya berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memiliki anak, tetapi juga menyangkut kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai kebutuhan mereka.

Kalau Indonesia menerapkan kebijakan serupa, menurut kamu apakah bantuan finansial dari pemerintah bisa membuat lebih banyak pasangan berani memiliki anak?